180 Warga Desa CIkantor Keracunan Mercuri PT.NUP

PESAWARAN--180 warga Desa Cikantor, Pesawaran, Lampung mengalami keracunan setelah mengkonsumsi ikan sungai yang tercemar limbah mercuri tambang emas PT. Napal Umbar Picung (NUP). Warga menuntut ganti rugi atas peristiwa Sabtu siang (7-08) kemarin. Hingga saat ini, warga belum kembali menjalankan aktifitas bertani dan berkebun karena masih lemas.

Sabtu (7-08) kemarin, limbah emas PT NUP mengalami kebocoran hingga mencemari air sungai desa Cikantor.Sekitar 4 ton ikan yang sengaja diternak warga mati mendadak. Melihat ikan-ikan mati warga yang tanpa mengetahui penyebabnya langsung berbondong-bondong mengambil ikan tersebut lalu memasaknya. Tak lama kemuian, warga pun mengalami keracunan dengan gejala yang muncul mual-mual, suhu badan panas dan gatal-gatal.

Menurut Ketua RT 01/7 Desa Cikantor Udin, diduga limbah mercuri yang mengalir ke sungai warga adalah unsur kesengajaan. "Pihak perusahaan ingin mengambil lagi kadar emas yang terdapat dalam limbah yang mereka endapkan itu," kata Udin. Masih menurut Udin, bocornya limbah emas PT.NUP ini sudah yang ke dua kalinya. Kebocoran pertama terjadi pada September 2009. Saat itu tidak menimbulkan efek pada warga yang sedasyat ini, hanya air sungai saja yang berubah warna. Namun, pembuangan limbah yang ke dua kalinya, mengalami keracunan masal, 3 orang dirawat di Puskesmas setempat dan satu korban lainnya hingga saat ini masih kritis.

Sampai hari keempat, pasca peristiwa tersebut, pihak perusahaan masih belum meminta maaf apalagi sampai memberikan bantuan yang menimpa warga setempat. Menurut informasi dari staff keamanan perusahaan setempat, pemilik perusahaan masih dalam proses dimintai keterangan pemerintah provinsi. "Kami belum bersedia memberikan keterangan apapun, karena semua masih dalam proses penelitian," Ujar Dodi Security PT NUP yang ditemui saat wartawan meminta konfirmasi.[Lih]

DPD Menghendaki Pemerataan Pembangunan

BANDAR LAMPUNG--Dewan Perwakilan Daerah Mendorong pemerataan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Hal itu disampaikan Ketua Rombongan Komite III DPD-RI Ahmad Jajuli usai bertemu dengan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP beserta jajaran satuan kerja lainnya, di ruang utama Gubernur Lampung, Selasa (25-05).

Menurut Ahmad Jajuli, point pertaman, pemerintah Provinsi Lampung menghendaki keadilan dalam pembangunan. "Pembangunan itu kemakmurannya dari daerah, kita tidak menginginkan kejadian Kalimantan Timur berulang pada daerah-daerah lainnya, PAD nya mencapai 330 Triliyun, namun yang sampai pada pemerintah setempat hanya 30 Triliyun. Ini sangat menyakiti hati rakyat," kata Jajuli. Dalam hal ini DPD akan melakukan cek and balances, daerah harus mendapatkan tempat yang terhormat. Kemajuan pemerintah pusat sangat ditentukan dengan kemajuan pemerintah daerah.

Berdasarkan paparan Bapeda Provinsi Lampung, termasuk penyumbang tiga terbesar dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Namun hal itu tidak bersinergi dengan jumlah pengangguran angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin yang telah mencapai 22,62 persen dari 7,3 juta jumlah penduduk. Meskipun Lampung penyumbang sektor pertanian, sektor tersebut dikuasai oleh pihak swasta. Sementara penduduk Lampung sendiri hanya berperan sebagai buruh dan masyarakatnya hanya memiliki beberapa petak lahan saja.

Lebih lanjut Jajuli mengatakan, selain mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan, DPD juga menginginkan, agar peraturan-peraturan pemerintah yang tidak up to date ke daerah.[]

Stop Pendistribusian Beras Eks dari Bulog Jateng

BANDAR LAMPUNG-- komisi II DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan menstop sementara penyaluran 10 ribu ton raskin eks dari Bulog Devisi Regional Jawa Tengah, mengingat kondisi beras di nilai tidak layak konsumsi. Hal itu disampaikan Ketua Komiisi II DPRD Provinsi Lampung Junaidi Auly usai hearing dengan Bulog Divre Lampung, Kamis (20-05).

Berdasarkan hasil pantauan secara langsung Komisi II DPRD Provinsi Lampung terhadap kondisi raskin yang di pasok dari Jawa Tengah kondisinya sangat buruk. secara fisik beras tersebut berwarna kekuning-kunigan, kondisi beras berdebu, sebagian lembab, terdapat hama dan mengeluarkan aroma apek. Selain itu, menir tinggi dan sosoh kurang baik.

Beberapa hari lalu, petani Tulang Bawang juga sempat mengeluhkan pada Komisi II, tindakan Bulog Lampung yang tidak membeli beras petani Lampung. Secara Lampung merupakan lumbung padi dan mampu mempersembahkan kwalitas beras yang jauh lebih baik dari pada beras dari Jawa Tengah. Junaidi Mengatakan Bulog juga harus mengakomodir dengan baik beras petani yang tidak memenuhi standar. "Beras tersebut di terima melalui UPGB dan Satgas pengadaan beras dalam negeri," Kata Junaidi Auly.

 Dalam hearing tersebut, Komisi II DPRD sempat merekomendasikan pada Bulog untuk mengembalikan eks raskin dari Jawa Tengah tersebut. Namun Bulog keberatan dengan rekomendasi tersebut dan meminta waktu pada komisi II DPRD untuk melakukan mengecekan ulang dan mensortir beras tersebut bersama tim Bulog dari Jawa Tengah yang akan mereka datangkan dalam waktu dekat ini. Atas dasar pertimbangan itu Komisi II DPRD Lampung merubah rekomendasinya yang semula meminta Bulog untuk mengembalikan beras eks dari Jawa Tengah, menjadi rekomendasi menstop penyaluran raskin 10 ribu Ton tersebut.

Dapat diinformasikan stok beras 10 ribu Ton tersebut saat ini tersimpan di gundang GBM Soekarno-Hatta dan GBB Sukaraja Bandar Lampung.[]